Batam Darurat Sampah: Pemerintah Sibuk Berwacana, Lingkungan Terus Tersandera

Oleh : Desfita

Batamexpress.com, Batam – Di kota yang katanya menjadi etalase pembangunan Indonesia di perbatasan, gunungan sampah justru tumbuh tanpa kendali. Jalanan, parit, hingga pesisir, menjadi saksi bisu dari lemahnya tata kelola lingkungan. Pertanyaan yang menggelitik pun muncul: di mana sebenarnya kepedulian Pemerintah Kota Batam terhadap persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan ini?

Sampah bukan sekadar tumpukan benda tak berguna. Ia adalah cermin dari wajah peradaban. Cara kita mengelola limbah menunjukkan seberapa dewasa kita sebagai masyarakat modern. Ironisnya, ketika Batam terus membanggakan kemajuan ekonomi dan industrialisasi, urusan paling dasar  kebersihan dan kesehatan lingkungan  justru terabaikan.

Setiap hari, ribuan ton sampah dihasilkan warga Batam. Namun, sistem pengelolaan yang tidak efisien dan minim inovasi membuat sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir yang sudah lama melebihi kapasitas. Tak sedikit yang akhirnya mencemari laut dan merusak ekosistem pesisir.

Dampaknya tak bisa dianggap remeh: polusi udara dari pembakaran liar, pencemaran air tanah, hingga ancaman penyakit bagi warga sekitar. Bila situasi ini dibiarkan, Batam bukan hanya kehilangan wajah indahnya sebagai kota industri, tapi juga kehilangan masa depan yang sehat.

Pemerintah Kota seolah lebih sibuk membuat program berbasis seremonial ketimbang aksi nyata. Slogan-slogan “Batam Bersih” hanya tinggal jargon tanpa implementasi konkret. Di lapangan, tong-tong sampah masih minim, armada pengangkut tidak memadai, dan pengawasan hampir tak terlihat.

Masyarakat yang mencoba bersuara pun kerap menemui jalan buntu. Prosedur pelaporan berbelit, tanggapan lamban, dan tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas membuat banyak warga akhirnya pasrah. Suara rakyat seolah lenyap di antara tumpukan birokrasi.

Padahal, potensi partisipasi masyarakat sangat besar. Banyak komunitas lokal yang mulai bergerak melakukan daur ulang dan pemilahan sampah secara mandiri. Namun, tanpa dukungan regulasi, fasilitas, dan edukasi berkelanjutan, gerakan ini tak akan mampu berdiri lama. Pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak, bukan sekadar penonton di balik meja rapat.

Krisis sampah di Batam bukan sekadar persoalan teknis, tapi persoalan moral dan kepemimpinan. Dibutuhkan keberanian politik untuk menegakkan kebijakan yang tegas, berorientasi jangka panjang, dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Jika pemerintah terus menutup mata, maka tumpukan sampah hari ini akan berubah menjadi tumpukan masalah di masa depan — masalah yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.

Sudah saatnya pemerintah berhenti beretorika dan mulai bekerja. Karena bumi tidak menunggu, dan waktu untuk membersihkan Batam sedang berjalan — mundur.