Klarifikasi Resmi Dirut PDAM Natuna: Soal Keterlambatan BPJS, Gaji, dan Permasalahan Teknis di Lapangan
Natuna –Batamexpress.com-Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Natuna akhirnya buka suara menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyudutkan pihaknya. Dalam keterangan resmi, ia menegaskan bahwa persoalan keterlambatan iuran BPJS, gaji karyawan, hingga isu-isu lain yang menyeret nama PDAM bukanlah sepenuhnya kesalahan manajemen saat ini, melainkan akumulasi dari persoalan lama yang diwarisi sejak sebelum dirinya menjabat.
Keterlambatan BPJS: Masalah Warisan Lama
Dirut PDAM menjelaskan, keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sejatinya sudah berlangsung jauh sebelum dirinya dipercaya memimpin perusahaan daerah tersebut.
“Masalah BPJS ini bukan muncul di era saya. Bahkan saya sendiri sampai hari ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS melalui PDAM. Ini masalah lama yang diwarisi, dan saat ini kami sudah duduk bersama dengan pihak BPJS Tanjungpinang maupun BPJS Natuna untuk membedah akar permasalahan. Syukurlah, sudah ada kesepakatan untuk jalan keluar,” jelasnya.
Keterlambatan Gaji: Dampak Pendapatan yang Rendah
Selain BPJS, isu keterlambatan gaji karyawan juga ikut mencuat. Menanggapi hal ini, Dirut PDAM menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah fenomena baru. Menurutnya, penyebab utama adalah rendahnya pendapatan perusahaan akibat kondisi fasilitas yang sudah sangat tua dan tidak standar.
“Dari lebih 600 pelanggan, sekitar 350 meter air sudah rusak. Akibatnya, sebagian pelanggan hanya membayar tagihan Rp18 ribu per bulan. Kami sudah berupaya melakukan penggantian, tapi kondisi fasilitas PDAM Natuna memang sangat sederhana. Dari intake ke reservoir tidak ada sistem penyaringan standar, sehingga pasir dan sampah sering ikut ke rumah pelanggan. Hal ini membuat meteran cepat rusak,” paparnya.
Ia menambahkan, beban biaya perbaikan teknis di lapangan sangat besar sehingga menguras anggaran perusahaan. Kondisi itu berimbas langsung pada keterlambatan gaji maupun pembayaran iuran BPJS.
“Sekarang kami mengelola fasilitas kaki lima, tapi dituntut menghasilkan pendapatan bintang lima. Mana mungkin bisa? Namun demikian, pelayanan air bersih tetap kami prioritaskan agar masyarakat tidak kekurangan pasokan,” tegasnya.
Selain itu, faktor alam juga memperburuk keadaan. Ketika musim kemarau, debit air berkurang drastis. Sebaliknya, saat musim hujan, pipa-pipa tua yang tidak berstandar kerap pecah di berbagai titik. Ditambah lagi adanya pencurian air serta tunggakan pelanggan yang makin menekan kondisi keuangan PDAM.
Kasus Harmain: Lahan PDAM Dikuasai 20 Tahun
Tak hanya masalah teknis dan keuangan, Dirut PDAM juga mengklarifikasi persoalan yang melibatkan mantan Direktur PDAM, Harmain. Salah satu isu yang mencuat adalah penutupan akses pagar menuju bak penampungan air (WTP) oleh pihak keluarga Harmain.
Menurut Dirut PDAM, kasus tersebut sebenarnya berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan milik pemerintah daerah seluas 415 meter persegi. Lahan itu seharusnya digunakan untuk fasilitas PDAM, bahkan sudah dibebaskan dengan anggaran sekitar Rp125 juta. Namun, lahan tersebut dikuasai Harmain selama kurang lebih 20 tahun.
“Anak Harmain sempat mengancam saya di depan orang tuanya. Katanya, kalau tidak diangkat jadi pegawai PDAM, maka pagar menuju bak PDAM akan ditutup. Ini jelas mengganggu pelayanan publik. Permasalahan ini sudah kami serahkan ke pihak kepolisian,” tegasnya.
Selain itu, Harmain juga pernah meminta setengah ton bahan kimia penjernih air untuk kepentingan pribadi. Permintaan tersebut ditolak karena bahan tersebut merupakan aset milik Pemda, bukan hak individu.
Komitmen Perbaikan
Menutup klarifikasinya, Dirut PDAM Natuna menegaskan bahwa semua persoalan yang terjadi saat ini bukanlah sekadar kelalaian manajemen, melainkan akumulasi masalah teknis, fasilitas yang sudah usang, hingga beban administrasi masa lalu yang menumpuk.
“Kami sudah membawa persoalan ini ke tingkat pimpinan daerah. Solusi sedang dipersiapkan, tinggal menunggu proses berjalan. Saya dan seluruh jajaran bekerja keras di lapangan agar pelayanan air bersih tetap berjalan, meskipun kondisi fasilitas kami jauh dari kata ideal,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
